DSP3A: Idealnya Bantuan Walikota Naik

CIREBON – Dana hibah berupa bantuan walikota (bawal) untuk setiap RW se-Kota Cirebon menjadi kontroversi, lantaran keinginan Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH untuk menaikkannya. 
tahun depan bantuan walikota cirebon bakal naik
Yuki Maulana Hidayat. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon 
Beberapa anggota dewan di Badan Anggaran (Banggar) dikabarkan masih menyoal perihal itu. “Kita masih lakukan pembahasan untuk APBD 2018. Pos belanja hibah bawal untuk RW juga masih dikaji. Karena perlu efesiensi sebenarnya kita ini,” ucap seorang anggota Banggar DPRD, kemarin.

Tak hanya itu, beberapa banggar menilai kenaikan dana bawal adalah strategi politik walikota yang akan maju di Pemilihan Walikota (Pilwalkot) 2018 mendatang. 

Makanya, mereka yang berasal dari parpol di luar koalisi petahana lah yang mempersoalkan. “Itu (kenaikan dana bawal, red) akal-akalannya walikota saja, karena mau pilwalkot,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kota Cirebon, Yuki Maulana Hidayat SSTP menilai, kenaikan dana bawal memang diperlukan. “Idealnya memang dana bawal naik,” ungkap Yuki, ditemui tak jauh dari kantornya, Senin (27/11).

Menurutnya, kenaikan dana bawal menjadi hal wajar. Mengingat, nilai sekitar Rp20 juta lebih sudah bertahan bertahan beberapa tahun sejak era Walikota Subardi. Ia menilai, kenaikan dana bawal juga memperhatikan beberapa harga kebutuhan untuk pembangunan. “Karena harga sudah pada naik. Jadi perlu disesuaikan,” ujarnya.

Yuki menjelaskan, untuk para ketua RW dalam menggunakan dana bawal, pihaknya akan menyajikan program-program untuk direalisasikan di lingkungan RW. DSP3A berharap, dana bawal bisa digunakan untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat RW.

“Kita hanya menyodorkan program-program yang perlu digarap oleh RW. Misalnya, penanganan sampah, PKK, program Kota Layak Anak, smart city dan lainnya. Adapun proses pencairan dana itu langsung oleh RW ke BKD (Badan Keuangan Daerah, red),” jelasnya.

Makanya, kata Yuki, pihaknya akan melakukan sosialisasi teknis pelaksanaan dana bawal dengan nominal yang baru, setelah pengesahan APBD 2018 nanti. Karena ditemukan beberapa RW yang masih bingung penggunaan dana bawal.

“Kita juga akan sosialisasi setelah APBD disahkan, mengenai teknis pelaksanaan dana bawal. Kita berharap, kenaikan dana bawal bisa dimaksimalkan oleh RW untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan RW masing-masing,” katanya.

Di sisi lain, Yuki menyampaikan, sejauh ini sudah ada beberapa RW yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana bawal tahun 2017. Meski bukan disampaikan kepada pihaknya, melainkan ke BKD, tapi beberapa RW itu berkoordinasi dengan DSP3A. “Ada beberapa RW yang sudah siap LPj-nya,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat, M Handarujati Kalamullah SSos menilai, kenaikan dana bawal dimaksudkan untuk lebih meningkatkan partisipasi RW dalam program pembangunan pemerintah di lingkungan RW setempat, baik infrastruktur maupun di bidang peningkatan SDM.

“Itu menunjukkan komitmen kepala daerah untuk meningkatkan partisipasi RW dalam pembangunan. Kenaikan dana bawal itu sangat bermanfaat. Misalnya untuk tambahan operasional Posyandu maupun Poswindu, insektif RT dan menunjang kegiatan kemasyarakatan lainnya,” ungkap politisi yang akrab disapa Andru itu.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang diterima Rakyat Cirebon, proyeksi anggaran untuk bawal tiap RW se-Kota Cirebon mencapai Rp14.510.000.000, hibah untuk LPM se-Kota Cirebon sejumlah Rp110.000.000, sedangkan hibah untuk sarana peribadatan sebesar Rp1.700.000.000. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "DSP3A: Idealnya Bantuan Walikota Naik"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...