Fatwa Izin Lokasi PGTC Dicabut

SUMBER – Tuntutan aksi unjuk rasa ribuan masyarakat dan pedagang  Pasar Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, menuntut membatalkan pembangunan Pusat Grosir Tegalgubug Cirebon (PGTC) akhirnya dipenuhi, Senin (2/10).
warga tegalgubug cirebon demo proyek pgtc
Warga Tegalgubug demo di depan kantor bupati Cirebon. Foto: Ari/Rakyat Cirebon
Dihadapan perwakilan pedagang, Bupati Cirebon DR H Sunjaya Purwadisastra menyatakan segera cabut izin fatwa lokasi yang telah dikeluarkannya.

“Keluarnya fatwa dan izin lokasi sendiri karena dasar izin tetangga dan pedagang yang sudah dikumpulkan pihak PGTC. Tapi jika memang pedagang dan warga tidak merasa memberikan izin, maka sekarang juga saya akan cabut fatwa izin lokasi PGTC,” tegas Sunjaya.

Sebagai kepala daerah, ia mengaku lebih memilih membela rakyatnya dibanding pengusaha. Oleh karena itu, jika cabut izin dianggap yang terbaik, pemerintah tidak akan mengizinkan pembangunan PGTC. 

“Tapi sebelumnya warga dan desa harap mencabut kembali izin tetangga pembangunan PGTC, ini akan menjadi acuan kami,” kata Sunjaya. Sunjaya juga menginstruksikan pihak Satpol PP untuk menurunkan semua spanduk yang berbau PGTC.

Perwakilan massa aksi Rifqiel Asyik menegaskan, masyarakat Tegalgubug menolak pembangunan PGTC dengan alasan apapun. Sebab keberadaan PGTC justru merugikan masyarakat setempat yang mayoritas adalah pedagang tradisional. 

“Tokoh ulama, masyarakat dan mahasiswa semua sepakat bahwa menolak pembangunan PGTC,” tegasnya. Bagi masyarakat PGTC hanya akan menambah persoalan disana, bukan melulu persoalan ekonomi namun akan berdampak sistemik. 

Selain itu mewakili pedagang Khusni menyatakan, kaitan dengan penolakan PGTC sama sekali tidak ditunggangi kepentingan apapun apalagi kepentingan politik. “Aksi ini murni menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan tidak ditunggangi kepentingan apapun,” tegasnya. 

Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Dapil setempat Ahmad Fawaz bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon harus hadir membela masyarakat. “Artinya pemerintah harus berani membatalkan pembangunan PGTC. Sebab yang dirugikan nanti adalah masyarakat sendiri,” tutur Ahmad Fawaz.

Sementara itu Humas PGTC, Yusi menilai demo yang dilakukan kemarin sarat muatan politik. “Kami melihat ada muatan politik, kami belum bisa komentar banyak,” jelasnya. 

Dikatakan, pada saat yang bersamaan sekitar pukul 11.30 Wib kantor pemasaran dan baligho PGTC dirusak dan dibakar oleh sekelompok orang. “Untuk kasus pengrusakan kami akan serahkan ke jalur hukum,” paparnya. 

Informasi yang berhasil dihimpun, pada saat ribuan warga melakukan aksi di depana kantor bupati. Ada sekelompok orang yang merusak dan membakar kantor pemasaran PGTC. (ari)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Fatwa Izin Lokasi PGTC Dicabut"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...