Paripurna APBDP 2017 Dipercepat, Pimpinan Dewan Minta Mobdin Baru

CIREBON - ‎Rapat paripurna penyampaian nota keuangan pengantar Raperda tentang Perubahan APBD Kota Cirebon 2017 mendadak digelar  lebih maju dari jadwal semula. 
rapat paripurna dprd atas perubahan apbd kota cirebon
Walikota Cirebon Nasrudin Azis sampaikan jawaban atas pandangan fraksi  DPRD. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon
Awalnya rapat paripurna akan digelar hari ini, tapi tiba-tiba kemarin sore beredar undangan rapat dan paripurna digelar tadi malam (25/9), di Griya Sawala gedung dewan.

Berdasarkan informasi yang beredar di lingkungan gedung dewan, rapat paripurna digelar secara mendadak lantaran sudah ada kesepakatan hasil pertemuan setengah kamar yang dilakukan pimpinan DPRD dengan walikota. Kabarnya, pimpinan DPRD menemui walikota pada kemarin siang.

"Ada sesuatu hal yang dibahas pimpinan dengan Pak Wali tadi siang (kemarin, red). Tapi pertemuan itu terbatas, tidak semua perwakilan fraksi diajak. Tapi katanya sudah ada kesepakatan tertentu," ungkap seorang anggota dewan, seraya meminta identitasnya tak dikorankan.

Kabarnya, salah satu yang dibahas secara setengah kamar adalah rencana belanja mobil dinas (mobdin) baru untuk pimpinan DPRD, rumah dinas, dan hal-hal lainnya yang sifatnya terbatas. "Ada rumdin untuk pimpinan DPRD yang belum dapat rumdin. Termasuk mobdin dan hal lain yang sifatnya terbatas," ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD, Dra Hj Eti Herawati mengakui adanya pertemuan dengan walikota pada siang hari sebelum rapat paripurna tadi malam. Hanya saja, politisi yang akrab‎ Eeng Charli itu mengaku, dirinya tak meminta mobdin dan rumdin baru. "Saya tidak minta itu," katanya.

Sementara itu, dalam penyampaian pandangan fraksinya, Ketua Fraksi Demokrat, M Handarujati Kalamullah SSos menyampaikan, total pendapatan pada perubahan APBD tahun anggaran 2017 direncanakan naik sebesar 12,64 persen. 

Semua pos pendapatan juga direncanakan naik, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan naik sebesar 20,39 persen, Dana Perimbangan direncanakan naik sebesar 2,49 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga direncanakan naik  sebesar 88,82 persen.

"Fraksi Partai Demokrat mencatat bahwa pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan naik sangat besar yaitu 88,82 persen. Kenaikan ini ternyata berasal dari kenaikan dana bagi hasil pajak provinsi, antara lain dari pajak rokok dan bantuan keuangan provinsi," ungkapnya.

Politisi yang akrab disapa Andru itu menambahkan, total belanja pada perubahan APBD tahun anggaran 2017 direncanakan naik sebesar 15,31 persen. Dalam belanja ini, pos Belanja Tidak Langsung direncanakan menurun sebesar 0,20 persen, sedangkan pos Belanja Langsung direncanakan naik sebesar 29,42 persen.

Menurutnya, kenaikan belanja langsung tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Cirebon untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. 

"Penyerapan anggaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena pada realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 yang lalu, realisasi penyerapan anggaran ini belum optimal yaitu hanya sebesar 87,93 persen," tuturnya. 

Ditambahkan Andru, ‎pada Perubahan APBD tahun 2017 direncanakan terjadi kenaikan defisit anggaran sebesar 44,1 persen tetapi defisit anggaran ini direncanakan dapat ditutup semuanya oleh pembiayaan netto. 

Sedangkan semua pos pembiayaan direncanakan naik yaitu Penerimaan Pembiayaan direncanakan naik sebesar 63,35 persen, Pengeluaran Pembiayaan direncanakan naik sebesar 9,5 persen, dan Pembiayaan Netto direncanakan naik 79 persen.

"Pembiayaan Netto pada perubahan APBD tahun Anggaran 2017 ini mencapai sebesar Rp98 miliar lebih, yang semuanya akan digunakan untuk menutup defisit anggaran, sehingga tidak ada Silpa," katanya.

‎Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra, Maria Apriliaswati menyampaikan, APBD perubahan tidak berarti selalu tentang penambahan anggaran. 

Kendati demikian, secara umum untuk Kota Cirebon ada report peningkatan dalam berbagai sektor, baik PAD sebesar 20 persen, maupun dana perimbangan sebesar 2,49 persen dan pendapatan daerah yang sah sebesar 88,82 persen.

Maria menambahkan, tahun 2017 ini secara kebetulan memasuki momentum tahun politik. Dimana biasanya dibayang-bayangi pada suasana, situasi, dan kondisi yang panas dan menegangkan. 

Oleh karena itu, pihaknya berharap, bayang-bayang itu tidak berimplikasi pada rancangan, pengesahan dan distribusi anggaran tahun 2017‎ pada setiap lembaga pemerintah daerah. "Untuk itu kami harapkan agar tetap memegang prinsip penyusunan yang proporsional, partisipatif dan berdasarkan keadilan," katanya.

‎Dalam kesempatan yang sama, Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH menyampaikan, Silpa dalam APBD perubahan 2017 sebagian besar merupakan Silpa yang sudah jelas peruntukannya. Diantaranya Silpa BLUD di RSD Gunung Jati, Silpa JKN, Silpa DAK, Silpa sertifikasi dan lainnya yang sebagian sudah dipasang di APBD murni 2017.

Ia mengapresiasi semua pandangan fraksi yang pada prinsipnya menekankan pentingnya peningkatan PAD. Disadari Azis, potensi PAD di Kota Cirebon cukup besar. Makanya beberapa langkah sudah dilakukan untuk optimalisasi penyerapan PAD.

"Misalnya dengan pemasangan taping box untuk memaksimalkan pajak daerah. Meski kita akui masih ada kendala dalam pemasangannya, tapi ini harus kita atasi bersama. Di samping itu berbagai upaya juga telah dilakukan, dalam rangka peningkatan penyerapan pendapatan," katanya.‎ (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Paripurna APBDP 2017 Dipercepat, Pimpinan Dewan Minta Mobdin Baru"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...