PGTC Dilarang Pasarkan Ruko

SUMBER - Menejemen PGTC dilarang memasarkan ruko yang hendak dibangunnya, bahkan spanduk dan informasi pemasaran juga diminta agar seluruhnya diturunkan. 
pedagang tegal gubug tolak pgtc
Pedagang Tegal Gubug tolak PGTC. dok. Rakyat Cirebon
"Saya minta spanduk dan papan pemasaran dilepas dulu. Karena pedagang menolak adanya pembangunan PGTC. Adanya spanduk PGTC itu hanya akan menyakiti perasaan pedagang dan warga Tegalgubug saja," tegas Anggota DPRD Fraksi PKB H Sugiarto, Kamis (17/8).

Dikatakan, jelas-jelas warga dan pedagang menolak adanya rencana pembangunan pusat grosir itu. Bahkan pihak menejemen juga belum mengantongi dokumen perizinan lainnya  selain fatwa bupati dan izin lokasi.

"Warga menolak dengan alasan yang jelas. Yakni keberadaan PGTC hanya akan merugikan pedagang kecil dan warga saja. juga akan merusak ikon Tegalgubug sendiri," jelasnya.
Oleh karenanya, ia sebagai putra asli Tegalgubug juga akan menyuarakan penolakan seperti warga lainnya.

"Saya sebagai orang Tegalgubug jelas tidak terima. Di Tegalgubug belum siap adanya PGTC. Biarkan kami berkembang dengan sendirinya dulu," sambungnya.

Hal yang sama disampaikan anggota dari Fraksi PKS, Ahmad Fawaz, penolakan pedagang dan warga sangat berdasar dan bukan tanpa alasan.

"Saya tau dari saudara di Tanah Abang. Bahwa pemasaran PGTC juga sudah sampai di sana. Artinya apa? PGTC itu mencari bos-bos besar untuk berjualan di sini. Pedagang kecil yang keuntungannya hanya jutaan tidak kuat menyewa kios. Kemudian karena kal bersaing pedagang kecil akan merugi. Maka dari itulah mereka menolak," terangnya.

Lebih lanjut disampaikan Ketua Fraksi PKS itu. Dalam aturan pun sudah jelas melanggar. Karena pusat perbelanjaan dilarang dibangun di pemukiman penduduk. "Lihat apakah itu dipemukiman atau bukan. Itu jelas-jelas di pemukiman dan itu tidak boleh," tegasnya. 

Ditambah lagi, kencangnya penolakan dari pedagang juga masyarakat setempat. Sehingga rencana pembangunan itu harus dievaluasi kembali. Jangan sampai investasi yang masuk ke Kabupaten Cirebon justru merugikan warganya sendiri. 

Sementara itu Bupati Cirebon, DR Sunjaya Purwadisastra MM MSi menyampaikan, kaitan polemic PGTC selama ini dari pihak pengembang sudah sesuai prosedur.

“Adanya polimek itu hal yang wajar, kita akan lihat apa penyebabnya. Saya berfikir secara makro dengan banyaknya pembangunan di daerah tentu banyak penyerapan tenaga kerja. Kaitan hal-hal lain akan dibicarakan secara khusus dengan dinas terkait,” terangnya. 

Menurut Sunjaya, adanya penolakan itu wajar, pada saat Pasar Sumber digeser saja ditolak, oleh karena itu nanti pemerintah akan mencari tahu apa penyebabnya dan mencarikan solusi. (ari)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "PGTC Dilarang Pasarkan Ruko"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...