Kasep dan Jamperda Migrasi ke BPJS

INDRAMAYU - Sebagai upaya dalam memproteksi kesehatan masyarakat tidak mampu, Pemerintah Kabupaten Indramayu semakin menjamin peserta Kartu Sehat dan Pintar (Kasep), serta Jaminan Persalinan Daerah (Jamperda). 
bupati indramayu anna sophanah rapat bpjs
Bupati Indramayu Anna Sophanah (tengah) rapat BPJS. Foto: Tardi/Rakyat Cirebon 
Mulai Selasa (1/8), kedua program pelayanan kesehatan tersebut migrasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan iurannya tetap dijamin oleh pemerintah daerah.

Peralihan itu, selanjutnya memberlakukan pembayaran premi bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Indramayu. 

Dengan migrasi ke BPJS Kesehatan, maka masyarakat akan memiliki jaminan kesehatan yang lebih baik dan bersifat universal, atau berlaku secara nasional. Karena Kasep dan Jamperda selama ini cakupannya hanya berlaku di 7 rumah sakit saja.

Bupati Hj Anna Sophanah menegaskan, dengan migrasi tersebut dipastikannya akan lebih mengoptimalkan penggunaan APBD. Karena selama ini penggunaan Kasep dan Jamperda terdapat permasalahan yang harus diurai meski kemudian mendapatkan penyelesaian. 

"Untuk meng-cover programnya yang bersumber dari APBD setiap tahunnya terus mengalami peningkatan anggaran. Tahun 2017 saja mencapai Rp57,8 miliar. Dengan migrasi ke BPJS ini diharapkan hasilnya bisa maksimal dan anggaran yang digunakan bisa lebih efektif," jelasnya, Senin (31/7).

Sementara itu, masyarakat tidak mampu yang akan dicover oleh APBD harus membayar premi kelas III untuk satu bulan pertama sebanyak jumlah anggota keluarganya. Adapun besaran preminya sebesar Rp25.500 per jiwa. 

Dan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk membayar premi pertama, maka diarahkan untuk meminta bantuan ke Yayasan Gempur Gakin dan Baznas Indramayu.

Dengan demikian, bupati meminta seluruh jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, rumah sakit, pemerintah kecamatan dan desa, BPJS, dan pihak lain yang berkaitan agar serius dalam merealisasikan program kegiatan dibidang kesehatan tersebut.

Pada sistemnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, dr H Deden Bonni Koswara MM akan dilakukan perbaikan agar programnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Indramayu. 

"Sistemnya kita benahi sambil jalan. Kebijakan migrasinya bisa terlaksana dengan baik, sehingga coverage layanannya bisa berlaku secara menyeluruh," terangnya.

Ditambahkannya, dengan migrasi ke BPJS Kesehatan tersebut dapat dipastikan akan mengurangi beban APBD. Bahkan operasional rumah sakit bisa berjalan lancar, tidak ada lagi kendala proses klaim atas pertanggungannya. (tar)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Kasep dan Jamperda Migrasi ke BPJS"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...