Galian C Mirip Anak Haram yang Dititipkan ke Panti Asuhan

CIREBON – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat lepas tangan terkait pengendalian penambangan tipe galian C di Kabupaten Cirebon. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan ST, Senin (31/7).
esdm propinsi jabar lepas tangan soal galian c
DPRD kabupaten Cirebon rapat galian c. Foto: Ari/Rakyat Cirebon
“Rapat kerja kali ini sengaja kami mengundang ESDM, Satpol PP, Camat Beber dan instansi lain yang berkaitan dengan galian c. Bertujuan mengevaluasi proses pelaksanaan pertambangan dan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” ucap Sofwan pada Rakcer, saat ditemui usai memimpin rapat kerja. 

Dikatakan, berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang didasari oleh rekomendasi dari alih fungsi lahan dan pencetakan sawah perlu dievaluasi.

Pasalnya dalam pelaksanaannya banyak menyimpang dari rekom yang dikeluarkan Dinas Pertanian. Hal itu bisa dilihat di beberapa kecamatan, seperti Beber dan Cipeujeuh. 

“Nah saat ini yang mengeluarkan izin kan ESDM provinsi, tapi pengendalian dan pengawasannya ada di pusat. Harusnya kan yang mengeluarkan izin yang bertanggungjawab terhadap pengendaliannya,” tegas pria yang akrab disapa Opang itu.

Jika seperti itu, lanjut politisi Gerindra itu, yang dirugikan adalah kota/kabupaten. Karena rawan akan kerusakan lingkungan. 

“Ini ibaratnya, kita tiap tahun mengeluarkan anak haram kemudian dititipin ke panti asuhan. Karena seperti itu yang terjadi,” jelasnya. 

Opang juga menyinggung kaitan sanksi yang diberikan kepada perusahaan nakal. Menurutnya sejauh ini pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pengusaha bandel.

“Masa hanya diberikan sanksi administrasi, sudah tiga kali ditegur kemudian tidak bisa melakukan apa-apa. Harusnya pemerintah punya harga diri, tindak tegas pengusaha-pengusaha nakal,” paparnya.

Kaitan PAD juga, kata Opang,  ada beberapa pengusaha tidak tertib, sudah setahun beroperasi tapi laporan pajaknya baru 3 bulan. Saat dinas terkait ditanya sanksi apa, hanya sanksi administrasi yang diberlakukan. 

Kaitan dengan hal itu rencananya Komisi III akan kembali menjadwalkan ulang, rapat selanjutnya dari pusat dan Dinas Pertanian juga akan dihadirkan.

Sementara itu, Kuwu Desa Halimpu Kecamatan Beber, Dasma mengaku, belum mempelajari semua dokumen aktivitas pertambangan di Desa Halimpu. Sebab, dirinya hanya melanjutkan kepemimpinan kuwu yang sebelumnya. 

Namun, didalam MoU dengan PT Landeto Mahagoni yang akvivitas galian di belakang Kecamatan Beber luas lahannya 17,5 ha.

“Didalam dokumen MoU aktivitas galian itu sejak bulan Agustus. 2016 lalu. dan didalam MoU itu, pemerintah desa hanya mendapatkan Rp50ribu perit,” singkatnya. (ari) 

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Galian C Mirip Anak Haram yang Dititipkan ke Panti Asuhan"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...