DPRD Ditantang Panggil Walikota

KEJAKSAN – Sikap cuci tangan yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Cirebon terhadap polemik jebolnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP, membuat Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH angkat bicara. Ia bersedia bila Komisi III DPRD memanggil dirinya.
walikota cirebon siap jelaskan ppdb di hadapan anggota dewan
Walikota Cirebon Nasrudin Azis (kanan) bersama ketua DPRD Edi Suripno. dok. Rakyat Cirebon
“Saya sangat mengapresiasi langkah yang diambil Komisi III DPRD dengan memanggil pejabat di Dinas Pendidikan dan kepala SMP Negeri kemarin (Selasa, red),” ungkap Azis, saat ditemui di ruang kerjanya di Balaikota Cirebon, Rabu (2/8) kemarin.

Namun demikian, Azis menilai, kalau Komisi III DPRD ingin mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai jebolnya PPDB tingkat SMP, mestinya memanggil orang nomor satu di Kota Cirebon itu. Menurutnya, Dinas Pendidikan dan kepala SMP hanya menjalankan kebijakan.

“Dengan senang hati saya berharap DPRD atau khususnya Komisi III mengundang saya ke sana untuk menjelaskan mengenai PPDB SMP. Silakan panggil saya, maka saya akan datang dan menjelaskan sejelas-jelasnya,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia mengatakan, apa yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, H Jaja Sulaeman saat dipanggil Komisi III, bahwa pelaksanaan PPDB SMP sampai hari terakhir berjalan sesuai aturan adalah benar. 

Tapi setelah itu, muncul desakan dari beberapa komponen masyarakat tertentu termasuk wakil rakyat di DPRD untuk walikota mengambil kebijakan guna mengakomodir aspirasi masyarakat.

“Saya baca pemberitaan di media massa, apa yang disampaikan Pak Jaja itu sudah sangat benar. Sampai hari terakhir PPDB, masih sesuai aturan. Saya siap menjelaskan secara gamblang kepada teman-teman di DPRD, latarbelakang terjadinya PPDB offline itu seperti apa dan siapa saja yang mendesak,” tuturnya.

Terpisah, pemerhati kebijakan publik, Haris Sudiana menilai, langkah Komisi III memanggil Dinas Pendidikan dan kepala SMPN untuk membahas PPDB SMP, kurang lengkap.

“Harusnya kalau dewan mau tahu secara keseluruhan, panggil juga walikota. Karena yang mengambil kebijakan itu walikota. Biarkan walikota menjelaskan secara terbuka dan terperinci, kenapa sampai-sampai PPDB offline terjadi,” kata Haris.

Ia menilai, langkah Komisi III dalam menyikapi persoalan PPDB SMP tidak komprehensif. Haris mencermati dari dinamika yang terjadi, PPDB offline bukan semata-mata dosa eksekutif, tapi juga ada pihak lain yang lebih berperan. “Yang jadi pertanyaan, berani tidak dewan memanggil walikota? Jangan setengah-setengah dong kalau mau bahas PPDB,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD, dr H Doddy Ariyanto MM menganalogikan jebolnya PPDB tingkat SMP seperti mimpi yang tak sesuai rencana. “Mimpi indah, berubah menjadi mimpi basah. Akhirnya harus mandi besar,” kata Doddy.

Ditanya mengenai titipan siswa dari sebagian besar anggota DPRD, Doddy menjelaskan, pihaknya hanya menampung aspirasi masyarakat. Selebihnya, walikota sebagai eksekutor bersama ketua DPRD.

“Dewan sebagai penampung aspirasi disampaikan ke walikota. Eksekusinya antara ketua DPRD dan walikota,” katanya.

Politisi Partai Nasdem itu menyatakan kecewa atas jebolnya pelaksnaan PPDB yang berakibat ratusan siswa baru jalur titipan merajalela. “Kita kecewa terjadi pelanggaran perwali. Padahal awalnya semangat untuk perbaikan, tapi dilanggar sendiri,” kata dia. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "DPRD Ditantang Panggil Walikota"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...